Sekedar bikin kesimpulan dari rentetan berita soal Kp. Pulo beberapa hari ini

Sumber Foto: Yusuf Akbar Parlaungan S.
Sumber Foto: Yusuf Akbar Parlaungan S.

Sebelum penggusuran dan kerusuhan sudah ada banyak pembicaraan dan negosiasi tentang bagaimana sistem untuk memindahkan warga ke Rusunawa, ganti rugi, dll. Dalam prosesnya banyak yang menghalangi rencana dan kesepakatan Warga dengan Pemda. Dari Pemda, Gubernur Ahok mengganti-ganti kesepakatan karena bentrok dengan dasar hukum dan UU, ia tidak menemukan justifikasi untuk mengganti rugi warga dengan uang kerohiman. Sebagai gantinya ia menawarkan berbagai fasilitas dan jaminan sosial di rusunawa yang dibangun di tanah Pemda tersebut. Untuk warga kelas menengah Jakarta kebanyakan, ini adalah solusi yang bagus dan manusiawi. Tapi sosialisasi dan pemahaman banyak warga Kp. Pulo yang masih tinggal di rumahnya, nampak berbeda-beda.

Buat mereka, kegalauan Pemda ini membingungkan dan kabar soal ganti rugi dan pindah atau tidak pindah jadi simpang siur. Jangan lupa kalau di antara warga sendiri, informasi disampaikan mulut ke mulut, sehingga kemungkinan blundernya besar. Tidak ada warga Kp. Pulo yang menolak normalisasi. Semua ingin maju, semua ingin Jakarta lebih baik. Tentunya diversitas kepentingan di antara warga sendiri–yang kemungkinan besar menyulitkan koordinasi dan kebulatan suara mereka menjadi salah satu latar belakang penting alotnya proses pemindahan.

Dari email yang disampaikan oleh Sekretariat Ciliwung merdeka via Marco Kusumawijaya​, perihal kronologis penggusuran, diketahui bahwa warga sedang disiapkan evakuasi tanggal 20, jam 6 pagi tiba-tiba ada gas air mata yang dilemparkan aparat yang membuat beberapa warga, ibu-ibu dan bapak-bapak berlarian. Ini harus diselidiki lagi, kenapa aparat melemparkan gas air mata. Sempat diadakan negosiasi antara warga dengan kapolres, dan penggusuran hanya akan dilakukan pada rumah yang penghuninya sudah mengambil kunci. Sayangnya camat Jatinegara menolak itu, dan menyuruh langsung gusur. Warga sempat ribut. Sebuah batu melayang, kerusuhan dimulai. Sisanya bisa anda baca sendiri di sini.

Dari bagaimana kejadian ini berkembang, kita bisa melihat sebuah pertunjukkan yang disengaja dan disiapkan. Yang paling terlihat adalah persiapan penggusuran yang sudah diberitahukan ke warga melalui SP 1, SP 2 dan SP3. Kejadian ini tentunya menuai banyak kritik, khususnya dari sejarahwan JJ Rizal dan urbanist Marco Kusumawijaya. Ahok sendiri tidak bodoh, dari video Youtube resmi Pemprov DKI kita tahu bahwa semua saran dan desain sudah ia usahakan, dan mentok di berbagai sisi: dari birokrasi, UU, sampai kementrian lain. Dapat disimpulkan bahwa masalah ini begitu kompleks.

Yang saya pribadi tidak habis pikir, kenapa pemecahannya harus dengan penyerbuan besar-besaran? Ini logika kebijakan ‘terbelakang’ yang sulit untuk saya terima dari orang secerdas bapak Gubernur Ahok yang terhormat. Mengutip seorang warga Kp. Pulo yang negosiasi dengan Pemprov DKI, Bapak Ahok seperti duren: luarnya keras berduri dalamnya enak. Galak demi kepentingan bersama. Tapi aturan main menggusur setelah SP3 ini jelas harus ditempatkan dalam konteks: apakah penggusuran ini akan membuat kerusuhan sipil atau tidak. Jika iya, berapa banyak sipil yang tak tahu apa-apa yang tinggal di situ? Di zaman Orde Baru, yang Bapak Gubernur Ahok lakukan ini sudah sering dilakukan untuk tujuan yang buruk. Kini Bapak Gubernur punya tujuan yang baik, tapi caranya begitu buruk. Saya yakin Bapak Gubernur yang terhormat ini sudah siap dengan konsekuensinya: gugatan akan datang pada bapak dari berbagai pihak. Orang akan mulai mengungkit dengan berbagai argumen, ada yang nyambung, ada yang satir dan ada yang tidak nyambung sama sekali.

Sebagai warga Jakarta yang tinggal jauh dari Jakarta, saya hanya mencoba berkontribusi menjaga akal sehat kawan-kawan saya. Yaitu tetap kritis kepada kebijakan-kebijakan Gubernur ini, dan menjaga lurusnya pikiran dan hati, untuk memilih atau tidak memilih beliau lagi pada Pemilihan Gubernur ke depan (insyaallah saat itu saya ada di Indonesia). Kami, para pemilih, menghitung kesuksesan dan kegagalan beliau sebagai bahan pertimbangan. Yang jelas, dalam konteks Kp. Pulo, beliau menjalankan kebijakan Leviathan negara di Ibukota, yang dirindukan banyak kelas menengah ngehe dan pemarah dan menutupi hati nurani mereka dengan kabut ‘kemajuan’. Cara seperti itu adalah kegagalan semua pemimpin, walau hasilnya baik. Tidak pernah saya dengar presiden negara maju bilang, ‘Berkat saya mengusir/membunuh orang, kota kita maju.’ Kerugian yang ditanggung warga adalah sebuah collateral damage, yang tidak bisa dibanggakan pemimpin manapun, kecuali pemimpin megalomaniak yang gila. Saya yakin, beban moral yang harus bapak gubernur itu tanggung pasti besar, secara beliau ada dalam negosiasi panjang dengan para warga tersebut. Para pendukung beliau yang marah-marah itu, kebanyakan tidak menanggung beban moral itu.

Semoga bapak dan warga yang bapak rugikan bisa menemukan jalan tengah lewat pengadilan. Saya suka pada banyak kebijakan Bapak Gubernur ini, tapi saya tidak akan menyerah pada idolisasi. Jika memang terbukti Bapak Gubernur ini mengorbankan warganya yang tak bersenjata, tak mendapat informasi cukup, dan sebenarnya beritikad baik, saya tidak akan menyerahkan suara untuk beliau. Bahkan jika beliau adalah yang terbaik dari semua saingan beliau nanti, lebih baik golput.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s