Semua Salah Jokowi: Berpikir Soal Krisis Kepemimpinan

Presiden-Presiden Indonesia

Ada 63 janji kampanye Jokowi-JK. Ada empat tahun waktu untuk melunasinya. Ada banyak orang yang menagih janji. Ada lebih banyak lagi yang marah-marah atas hal yang tak ada hubungannya dengan janji, dari kecelakaan pesawat sampai kebakaran hutan. Ada 34 menteri. Ada 34 provinsi.

Ada 1 Presiden.

Kenapa presiden cuma satu? Karena sesuai wejangan pak Harto pada anak-anak SD, presiden Indonesia cuma boleh ada satu. Hamli anak SD dari Provinsi Sulawesi Tengah kabupaten Bangka (menit 6:11), memberikan masalah besar pada guru dan provinsinya ketika ia bertanya, “Mengapa presiden di Indonesia cuma satu, padahal Indonesia sangat luas?”

Pak Harto Tertawa dan Hadirin Ikut Tertawa
Pak Harto Tertawa dan Hadirin Ikut Tertawa

Pak Harto tertawa, dan seperti anak buah bos preman di film-film komedi, semua orang ikut tertawa karena bos preman tertawa. Kita bisa mendengar jeritan hati setiap orang dalam tawa itu, “Mampus,” teriak mereka dalam hati.

Kak Hamli pahlawan saya. Ia bisa bertanya yang jelas-jelas pertanyan subversif dan bersifat separatis ketika masih SD! Kalian yang mengkritik dan menghina presiden hari ini harus belajar pada kak Hamli yang pemberani–atau polos, terserah bagaimana kalian melihatnya. Pak Harto dengan senyum dan tawanya–yang kita sama-sama tahu ada apa dibaliknya–menjawab bahwa kalau “…banyak pemimpin, banyak kapten, negara menjadi rusak.” Semua tambah menakutkan ketika pak Harto bertanya pada Hamli, “Kenapa kamu tanya begitu? Siapa… yang suruh siapa?”

Kita tahu ada ketakutan dan ketegangan di bulu kuduk semua orang–dari mulai tamu, penyelenggara acara, orang tua, sampai guru-guru si Hamli, pasti deg-degan dan berdoa semoga selamat. Itulah wajah asli Presiden yang satu, bapak kita yang kita takuti dan kita turuti apapun maunya. Bapak yang semakin tersenyum dan tertawa, semakin membuat kita meragukan segala kebenaran yang tadinya kita percaya erat-erat. Bapak yang seperti Stalin: tidak boleh dikritik, tapi lebih tidak boleh dibilang ‘tidak boleh dikritik.’

Tapi Hamli tidak salah bertanya, karena pertanyaannya mengandung logika yang benar dan spesifik: “…padahal Indonesia sangat luas.” Logika itu juga yang dulu membuat wacana negara federal jadi besar. Separatisme jadi banyak dimana-mana. Dan pembantaian 65, saya yakin sekali, punya andil untuk membuat NKRI jadi harga mati—yaitu harga yang dibayar dengan nyawa 3 juta orang. Melalui pembantaian 65, kekuatan militer dan propaganda negara terbukti. Semua diam, semua takut, semua saling menuduh dan tak ada yang mampu membela diri kalau sudah ditunjuk negara. Pembantaian itu menutup banyak kemungkinan untuk bangsa ini–kemungkinan jadi besar atau jadi bubar, kita tak akan pernah tahu. Yang jelas hari itu banyak intelektual, guru dan seniman yang dibunuh atau dipenjara, serta banyak buku-buku dibakar. Pembantaian membuat sebuah kepastian bahwa Pemerintah RI kuat dan menyeramkan: Monster Leviathan.

Pembantaian, pembunuhan dan penculikan jadi tradisi. Tapi salah sekali kalau kita menyalahkan pak Harto semata. Karena Orde Baru adalah sekumpulan orang, sekumpulan oligark, yang terus berbisik pada Pak Harto yang renta bahwa, “Rakyat memilihnya, rakyat mencintainya, semua sudah benar….” selama berkali-kali. Jangan lupa bahwa pak Harto sebenarnya sudah lama ingin mangkat, ia pun sadar diri bahwa ia sudah tua. Tapi seperti Soekarno, ia tak tahu siapa yang akan menggantikannya. Sampai ia mangkat ia belum tenang untuk menyerahkan negara ini pada orang lain–salah satunya karena Harmoko, Ketua DPR itu, menahan-nahannya sebagai presiden yang menyimbolkan kekuasaan oligarki Orde mereka.

Harmoko dan Soeharto di Pemilu 1997
Harmoko dan Soeharto di Pemilu 1997

Akhirnya Soeharto kena nasib yang sama seperti Bung Karno: ia tidak sempat merekomendasikan kepemimpinan, tidak sempat mengendorse siapapun. Apalagi setelah ia dan tim ‘kesaktian pancasila-nya’ membantai anak-anak bung Karno, yaitu orang-orang Kiri, dengan dasar Pancasila. Akhirnya Indonesia mandeg dengan satu sistem bobrok: sistem kebapakan, yang sedikit-sedikit merengek pada bapak; asal bapak senang; BAPAKISME.

Bapakisme ini bukan buatan Indonesia. Bapakisme adalah buatan dunia patriarki, dunia yang berpihak pada laki-laki. Dunia dimana Tuhan di kitab suci dianggap Lelaki (dengan kata ganti He), dunia dimana sejarah ditulis dengan PEN(nis) lelaki (HIS-story), dunia dimana bahasa didominasi urutan Bapak-Ibu-Anak, dunia dimana pemimpin adalah lelaki dan perempuan mengikuti. Hukum dibuat sang Ayah, kata Lacan: The Law of The Father. Dalam masa pemerintahan Bung Karno dan Pak Harto, Demokrasi berjalan setengah-setengah. Bung Karno dengan Demokrasi Termpimpin (yang oxymoron) sementara Pak Harto dengan bungkus tiga partai boneka. Dua bapak bangsa pertama kita ini beda dengan bapak-bapak selanjutnya karena mereka ‘bapak maskulin sejati’, yang maunya dibuat senang saja; yang satu senang memancing perempuan, yang lain senang memancing ikan .

Bapak-bapak (dan satu ibu) selanjutnya memimpin ketika demokrasi sedang coba benar-benar diterapkan. Reformasi membawa otonomi daerah dan kebebasan informasi yang langsung bikin kacau. Lalu dimulailah tradisi menghujat presiden. Habibi si pelepas Timor Leste, Gusdur si Cacat yang minta maaf pada PKI, Mega si penjual Aset negara, SBY si Prihatin, dan Jokowi si Pasrah. Tapi walau dihina-hina, presiden tetap segalanya, semua tetap salah presiden, dan kalau ada kontribusinya, presiden jarang disebut. Kalau presiden menyalahkan orang lain, maka si presiden akan dapat titel ninja alias tukang ngeles. Presiden seperti Tarmijah si Pembantu Rumah Tangga dan Problemnya ketika masak, “Asin sedikit Tarmijah dicaci maki, masakan lezat tak pernah dipuji. Sudah pasti keki, namun hanya disimpan dalam hati.”

Bayangkan, hinaan itu sampai menempel foto presiden di pantat kerbau atau dibikin meme jorok seksual. Namun pada akhirnya keki hanya disimpan dalam hati. Inilah bapak-bapak masa kini, yang bukannya tidak berani, tapi memprioritaskan masalah-masalah lain yang lebih krusial. Anak-anak buahnya mungkin juga ikut keki, dan anak buah Jokowi bahkan menangkap si penghina, si Tukang Sate, tapi toh pada akhirnya dilepas juga. Bayangkan kalau Arsyad si Tukang Sate melakukan itu di zaman Pak Harto.

Membuktikan ketegasan memang sulit karena bangsa ini lebih akrab dengan figur bapak yang ketegasannya cuma dinilai dari kejantanan, kegalakan dan kekejaman. Sementara itu mereka tidak biasa punya bapak yang romantis seperti Habibi, bapak yang humoris seperti Gusdur, ibu yang jantan seperti Mega, bapak yang penyanyi seperti SBY, apalagi bapak yang tukang Meubel seperti Jokowi.

Tapi itulah ekses dari belajar demokrasi. Presiden harus biasa dikritik dan dihina. Apalagi ketika budaya oligarki dalam ekonomi, politik dan media di negaranya masih begitu santer, kritik dan hinaan pasti lebih keras daripada pujian. Kontrol dari pusat ke daerah yang pada jaman Orba dikendalikan murni oleh tentara dan propaganda, kini harus dibangun ulang dengan infrastruktur yang memadai untuk membuat daerah-daerah di Indonesia punya infrastruktur yang cukup untuk perputaran modal, manusia, media, Ideologi dan teknologi secara nasional dan global agar permasalahan-permasalahan bisa cepat diketahui dan ditangani. Selama infrastruktur untuk menjadi seorang ‘bapak masa kini’ yang SIAGA belum ada, maka Presiden akan terus dapat hinaan dan kritikan tanpa pernah dapat pujian yang berarti.

Jangan pernah berharap masalah HAM, kebakaran hutan, eksploitasi alam dan manusia, bisa ditanggulangi selama pengusaha nasional dan asing lebih kaya dari negara dan selama sistem dan infrastrukturnya masih menyediakan banyak celah untuk KKN, khususnya di daerah. Sistem pendidikan yang kacau balau akan menghasilkan publik yang kacau balau; media yang penuh wartawan bodrex akan membuat tambah sakit kepala; dan dalam kondisi seperti itulah presiden Indonesia akan jadi satu-satunya yang cukup dikenal untuk disalahkan.

Anggota DPR tolol-tolol, kebanyakan kepala daerah masih feodal, kebijakan pusat diganti-ganti di lokal seenak-enaknya atas dasar kearifan lokal dari syariah di Aceh, Noken di Papua hingga bakar hutan di Kalimantan, hukum tumpul baik ke bawah atau ke atas, impor konflik agama dari timur tengah sama besarnya seperti impor barang jadi, sentimen politik-ekonomi menyaru agama juga dibiarkan saja. Dalam kondisi seperti ini terang cuma presiden yang bisa disalahkan, karena bencana asap ini sebenarnya hadir secara simbolik semenjak Indonesia merdeka: cuma presiden yang namanya jelas, sisanya kebanyakan samar-samar tertutup asap.

Sistem bapakisme membuat sebuah bangsa sulit untuk regenerasi dan akan terus mengalami krisis kepemimpinan. Presiden Indonesia boleh cuma satu, tapi pemimpin Indonesia harusnya banyak dan kredibel, seperti premis kak Hamli dari Bangka. Selama kredibilitas kepemimpinan hanya dipegang presiden satu orang, maka negara sebesar Indonesia ini akan kacau dan presiden akan terus disalahkan. Harapan-harapan baru muncul beberapa tahun ini dengan figur seperti Ridwan Kamil, Ahok dan Risma–yang walaupun masih harus dikritisi, tapi paham pentingnya kredibilitas dan track record.

Tapi kita juga semua harus tetap sedih dan sadar bahwa 32 tahun Orde Baru telah menyingkirkan banyak sekali intelektual, guru dan orang-orang kritis calon pemimpin. Tidak mungkin negara ini bisa kembali ke jalurnya semula, dalam waktu 10-20 tahun, apalagi kalau menteri-menterinya masih punya mental militeristik bapakisme klasik yang hari gini masih mau maksa-maksa Bela Negara dengan cara lama. Untung presiden kita bukan presiden Indonesia versi Washington Post.

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s